SUMENEP || SF – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi NasDem, Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil., menggelar reses tahun 2025 di Kabupaten Sumenep, Kamis (13/11/2025) malam.
Kegiatan yang berlangsung sejak 7 hingga 14 November tersebut difokuskan pada Daerah Pemilihan (Dapil) VII, meliputi Kecamatan Masalembu, Raas, Gayam, dan Nonggunong.
Dengan mengusung tema “Rakyat Adalah Tuan, Pemerintah Adalah Pelayan”, reses itu menjadi ruang strategis bagi masyarakat kepulauan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakilnya.
Dalam dialog terbuka tersebut, Ahmad Juhairi mencatat lima isu prioritas yang mendominasi keluhan sekaligus harapan warga.
1. Listrik: Pembangunan PLN Masalembu Mendesak Diselesaikan
Masalah utama yang mengemuka adalah kebutuhan listrik di Pulau Masalembu. Warga meminta percepatan pembangunan fasilitas PLN yang hingga kini belum tuntas.
“Masyarakat meminta agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan pembangunan PLN di Pulau Masalembu, sehingga kebutuhan listrik warga dapat terpenuhi,” ujar Ahmad Juhairi, Jumat (14/11/2025).
2. Pengamanan Laut: Cegah Konflik Nelayan dan Kerusakan Ekologi
Warga juga menyoroti meningkatnya potensi konflik antara nelayan lokal dan nelayan luar daerah, serta maraknya praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut.
Ahmad Jauhari menegaskan bahwa pembangunan Pos Polair dan Poskamladu menjadi kebutuhan mendesak.
“Pengamanan laut harus diperkuat melalui pembangunan pos-polair dan poskamladu. Ini penting untuk mencegah konflik nelayan dan menjaga kelestarian sumber daya laut,” tegasnya.
3. Pengawasan Anggaran: Masyarakat Tuntut Transparansi Total
Warga kepulauan meminta pengawasan ketat terhadap dana pembangunan, termasuk audit menyeluruh agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
“Masyarakat meminta langkah maksimal dalam pengawasan anggaran, agar setiap dana yang masuk ke kepulauan benar-benar dikelola dengan baik dan manfaatnya langsung dirasakan,” katanya.
4. Evaluasi Pegawai dan Infrastruktur: Pegawai Lalai Harus Disanksi
Isu berikutnya adalah kinerja pegawai pemerintahan yang dianggap tidak optimal. Masyarakat menuntut evaluasi dan sanksi tegas bagi pegawai yang tidak menjalankan tugas.
Selain itu, percepatan pembangunan jalan dan pelabuhan menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda.
“Pegawai harus dievaluasi menyeluruh dan diberi sanksi bila tidak menjalankan tugas. Pembangunan jalan dan pelabuhan juga harus dipercepat untuk memperlancar konektivitas antar pulau,” tegasnya.
5. Transportasi Laut: Kapal Layak Jadi Keharusan, Bukan Pilihan
Warga meminta pemerintah menyediakan kapal yang layak, aman, dan tepat waktu, sebagai penunjang utama mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
“Transportasi laut harus memadai. Kapal yang aman dan nyaman sangat penting agar kegiatan ekonomi dan sosial warga tidak terganggu,” tutup Ahmad Juhairi. (Asmuni)
