SUMENEP || SF – Proyek rehabilitasi jalan di Dusun Junjungan, Desa Jaba’an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, kembali menuai tanda tanya.
Pekerjaan yang diduga dibiayai Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp215.111.805 itu bergulir tanpa kejelasan progres “mangkrak”.
Pantauan di lapangan hingga Sabtu (27/12/2025) menunjukkan proyek tersebut tidak sedang dikerjakan. Di lokasi hanya tampak bebatuan terpasang di beberapa titik, sementara sebagian besar ruas jalan belum tersentuh.
Kondisi ini memunculkan kegelisahan warga, terlebih tahun anggaran hampir berakhir.
Situasi kian disorot karena pergantian tahun tinggal hitungan hari, namun proyek belum juga rampung. Padahal, secara umum pekerjaan yang bersumber dari anggaran tahun berjalan semestinya sudah tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum tutup buku.
Upaya konfirmasi yang dilakukan SuaraFaktual.id sempat menemui jalan buntu. Kepala Desa Jaba’an, Hammad, baru membuka komunikasi setelah beberapa kali dihubungi. Namun, ia mengaku tidak bisa memberikan penjelasan melalui sambungan telepon.
“Endak, lebih baik sampean saya tunggu di rumah, biar tahu duduk permasalahannya dan kendalanya. Kalau duduk bersama kan jelas,” kelitnya, Sabtu (27/12/25).
Tak hanya persoalan proyek jalan yang belum jelas ujungnya, SuaraFaktual.id juga mencoba mengonfirmasi informasi lain yang berkembang di masyarakat. Yakni, dugaan adanya permintaan uang sebesar Rp500 ribu kepada korban kasus penggelapan, yang menurut keterangan sumber dimaksudkan untuk memuluskan proses laporan.
Menanggapi hal itu, Hammad kembali tidak memberikan penjelasan rinci. Ia menepis anggapan tersebut dan meminta agar persoalan dibahas secara langsung.
“Lebih jelasnya ayo duduk bersama, biar tahu apakah itu disebut pemerasan atau hanya partisipasi kerja petugas yang semalam suntuk bekerja,” dalihnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kejelasan resmi terkait progres fisik proyek jalan maupun mekanisme pertanggungjawaban anggaran.
SuaraFaktual.id, terus membuka ruang konfirmasi lanjutan dan menunggu penjelasan terbuka dari pihak desa sesuai prinsip transparansi pengelolaan Dana Desa. (Asmuni)
