SUMENEP || SF – Saat rakyat datang membawa kegelisahan tentang masa depan demokrasi, justru wakil rakyat memilih menghilang “Kabur”.
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pergeseran Kedaulatan Rakyat ke Elit: Menakar Wacana Pengambilalihan Pilkada oleh DPRD” yang digelar Rumah Kebangsaan Sumenep berubah menjadi etalase memalukan.
Kursi Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra kosong melompong.
Bukan sekadar absen, sikap ketiga fraksi besar DPRD Sumenep itu dinilai sebagai bentuk penghindaran politik yang terang-terangan terhadap forum publik yang seharusnya mereka hadiri dan pertanggungjawabkan.
FGD tersebut dirancang sebagai arena terbuka untuk menguji keberpihakan elite politik terhadap prinsip paling mendasar dalam demokrasi atas kedaulatan rakyat.
Namun yang terjadi, justru elite memilih diam dan menghilang.
Kepala Rumah Kebangsaan Sumenep, Moh. Ridho Ilahi Robbi, menilai absennya tiga fraksi bukan soal teknis atau benturan jadwal, melainkan sinyal serius memburuknya etika demokrasi di tubuh DPRD.
“Ini bukan acara seremonial. Ini forum pertanggungjawaban politik. Ketika wakil rakyat mangkir, publik patut curiga, apakah mereka takut berhadapan dengan suara rakyat, atau memang tidak punya keberanian moral?” tegas Ridho, terhadap SuaraFaktual.id Selasa (20/1/26).
Ridho yang juga Ketua Umum PC IMM Sumenep menyebut, perilaku absen dalam forum publik adalah bentuk pembangkangan terhadap mandat konstituen.
Sebab anggota dewan tidak dipilih untuk bersembunyi di balik ruang rapat tertutup, melainkan hadir di tengah rakyat ketika isu strategis diperdebatkan.
Rumah Kebangsaan Sumenep bahkan menilai, absennya Fraksi PDIP, Demokrat, dan Gerindra justru menguatkan kecurigaan publik bahwa wacana pengambilalihan Pilkada oleh DPRD memang digerakkan dalam ruang-ruang gelap, elitis, dan minim akuntabilitas.
“Bagaimana mungkin rakyat diminta percaya pada lembaga perwakilan, jika berdialog saja mereka enggan? Ini bukan sekadar kekecewaan, ini alarm bahaya demokrasi,” lanjut Ridho.
Menurutnya, demokrasi lokal akan benar-benar rapuh jika wakil rakyat hanya hadir saat pemilu, lalu menghilang ketika rakyat menuntut penjelasan dan keberpihakan.
Meski menghadapi sikap abai elite politik, Rumah Kebangsaan Sumenep memastikan tidak akan mundur.
Mereka berkomitmen memperluas ruang advokasi publik dan memperkeras kontrol sosial terhadap setiap kebijakan yang berpotensi merampas kedaulatan rakyat.
“Demokrasi tidak bisa diwakili kursi kosong. Jika wakil rakyat memilih bungkam, maka rakyat wajib bersuara lebih keras. Dan kami akan berdiri di barisan itu,” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, SuaraFaktual.id telah berupaya menghubungi dan meminta klarifikasi kepada Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra, masih dalam kesulitan. (Asmuni)
