BANGKALAN || SF – Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMP HTN) Institut Bahri Asyiq (INSTIBA) menyoroti sejumlah dinamika yang terjadi dalam proses Pemilihan Raya (Pemira) INSTIBA Tahun 2026.
Sorotan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kualitas demokrasi kampus yang dinilai harus tetap berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Persoalan yang menjadi perhatian berawal dari interupsi HMP HTN dalam forum pada saat agenda debat kandidat hari rabu 3 juni 2026 tanpa didahului sosialisasi yang memadai mengenai keseluruhan tahapan pemilihan.
Mahasiswa dinilai tidak memperoleh informasi yang jelas terkait proses pendaftaran calon, verifikasi administrasi, mekanisme pencalonan, maupun jadwal pelaksanaan setiap tahapan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keterbukaan informasi yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi.
Pasca meletusnya aksi yang dilakukan oleh HMP HTN pada hari itu, bertapatan kamis malam 4 juni 2026 terjadi forum bersama sebagai bentuk mediasi yang dihadiri oleh berbagai unsur organisasi mahasiswa INSTIBA, mulai dari Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), hingga HMP.
Dalam forum tersebut, Ketua KPUM Moh. Faruq menyampaikan bahwa keputusan terkait penundaan maupun keberlanjutan proses pemilihan akan diserahkan kepada pihak civitas akademika untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang objektif.
“Saya selaku ketua panitia pelaksana, tidak bisa memberikan keputusan sebelum berkoordinasi dengan pihak civitas akademik lebih dulu” ungkapnya.
Pernyataan tersebut pada awalnya memberikan harapan bahwa penyelesaian persoalan akan ditempuh melalui jalur musyawarah Bersama secara terbuka dengan melibatkan pihak kampus sebagai penengah.
Namun hingga beberapa hari setelah forum berlangsung, belum terdapat langkah konkret pihak KPUM yang menunjukkan tindak lanjut dari hasil forum tersebut.
Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian di kalangan mahasiswa mengenai arah keberlanjutan proses pemilihan.
Menanggapi situasi tersebut, HMP HTN bergerak cepat mengirimkan surat resmi kepada pihak kampus untuk mendorong terlaksananya forum bersama yang melibatkan civitas akademika.
Langkah tersebut ditegaskan bukan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi KPUM, melainkan upaya administratif dan konstitusional untuk memastikan komitmen yang telah disampaikan dalam forum dapat ditindaklanjuti secara nyata.
Ketua umum HMP HTN Moh. Rizqy Maulidi menjelaskan bahwa persoalan yang berkembang bukan semata-mata mengenai siapa yang akan terpilih sebagai Presiden Mahasiswa, melainkan mengenai kualitas proses demokrasi yang sedang dijalankan.
“Kita tidak mempermasalahkan siapapun kandidatnya, kita hanya mempersoalkan tahapan mekanisme yang tidak transparan dari awal” ujarnya.
Menurutnya demokrasi kampus yang sehat tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari keterbukaan informasi, akses yang setara, kesempatan berpartisipasi, ruang kritik yang bebas, serta konsistensi penyelenggara dalam menjalankan komitmennya.
Dalam upaya mencari solusi, perwakilan HMP HTN melakukan audiensi dengan pihak civitas akademika INSTIBA.
Pertemuan tersebut mendapat respons positif dari pimpinan kampus. Rektor INSTIBA menyampaikan apresiasinya terhadap langkah yang dilakukan mahasiswa dalam mengawal proses demokrasi kampus.
“Saya sepakat dengan apa yang kalian lakukan ini, dan saya juga berterima kasih karena kalian masih memikirkan demokrasi yang ada di kampus, sebab jika dari awal saja sudah cacat, bisa jadi nanti kedepannya akan sama” ujar Rektor INSTIBA.
Rektor juga mengaku terkejut dengan perkembangan tahapan pemilihan yang berlangsung tanpa sepengetahuan penuh pihak kampus.
Menurutnya, informasi mengenai mekanisme dan persiapan pemilihan belum pernah disampaikan secara komprehensif kepada dirinya.
“Saya juga kaget ketika beredarnya pamflet debat calon kandidat presma dan wakilnya. Saya hanya dikonfirmasi oleh warek III jika akan dilaksanakannya pemilihan presma baru, namun tidak pernah tahu seperti apa mekanisme dan persiapannya. Tiba-tiba debat kandidat,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat pentingnya evaluasi terhadap keseluruhan proses pemilihan yang sedang berlangsung.
HMP HTN menilai bahwa kritik yang mereka sampaikan harus dipahami sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya demokrasi kampus.
Kritik tersebut bukan untuk menghambat pemilihan maupun menggagalkan proses demokrasi, melainkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang baik.
Berbagai persoalan yang muncul dalam Pemilihan Presiden Mahasiswa INSTIBA Tahun 2026, mulai dari minimnya sosialisasi tahapan, pelaksanaan verifikasi, kampanye pada hari libur kampus, hingga belum adanya tindak lanjut yang jelas terhadap hasil forum bersama, menunjukkan perlunya evaluasi yang objektif dan menyeluruh terhadap proses yang telah berlangsung.
Pada akhirnya, seluruh pihak berharap agar penyelesaian persoalan ini tidak berorientasi pada kemenangan kelompok tertentu, melainkan pada terjaganya integritas demokrasi kampus sebagai ruang pembelajaran politik yang sehat, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan seluruh mahasiswa.
Dengan demikian, pemilihan Presiden Mahasiswa dapat menghasilkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat serta mendapat kepercayaan penuh dari civitas akademika INSTIBA maupun dari mahasiswa pada umumnya. (Asmuni)
