SUMENEP || SF – Dugaan permainan proyek kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
Kali ini, sorotan publik tertuju pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep yang tengah menggarap proyek pengadaan seragam sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) senilai lebih dari Rp 3 miliar pada anggaran tahun 2025.
Proyek tersebut disebut-sebut tidak berjalan mulus. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep dikabarkan sempat membekukan sementara kegiatan itu.
“Untuk sementara proyek tersebut dibekukan,” tegas Akhmadi Yazid, Anggota Komisi III DPRD Sumenep.
Menurutnya, dari tahap perencanaan hingga rencana tender, proyek ini terindikasi sarat kepentingan dan aroma permainan pihak tertentu yang ingin mengendalikan alur proyek untuk kepentingan kelompok.
Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) sempat menyatakan akan memanggil Kepala Bidang (Kabid) SD Disdik Sumenep, Ardiansyah, untuk meminta klarifikasi terkait transparansi penggunaan anggaran serta potensi penyimpangan.
Namun, setelah pemanggilan itu dilakukan, DPKS justru terkesan bungkam. Tidak ada penjelasan resmi mengenai hasil pertemuan, seolah ada informasi penting yang sengaja ditutup rapat.
Publik pun mulai bertanya-tanya, Apakah taring DPKS mulai tumpul? Ataukah sudah terjadi “win-win solution” yang tidak diketahui publik?
Padahal sebelumnya, DPKS menegaskan pemanggilan ini dilakukan demi menjaga integritas anggaran pendidikan dan memastikan tidak ada pihak yang menjadikan sektor pendidikan sebagai ladang bisnis.
Hingga kini, SuaraFaktual.id telah berulang kali mencoba mengonfirmasi sikap resmi DPKS, namun tidak mendapat tanggapan.
Begitu pula dari pihak Disdik Sumenep yang belum menyampaikan klarifikasi terkait dugaan permainan proyek ini.
Sikap diam dua lembaga tersebut memunculkan kecurigaan baru: ada sesuatu yang disembunyikan dari publik.
Selagi isu ini terus bergulir, masyarakat berharap DPKS maupun aparat pengawas bergerak cepat mengusut dugaan skandal proyek seragam senilai lebih dari Rp 3,5 miliar itu.
Publik menuntut transparansi: apakah proyek ini dikelola untuk kepentingan pendidikan atau justru menjadi permainan yang memanfaatkan anggaran rakyat?
Selama belum ada penjelasan terang-benderang, kasus ini akan terus menjadi polemik mencurigakan yang menggantung di ruang publik. (Asmuni)
