SUMENEP || SF – Aroma busuk adanya dugaan permainan proyek di dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep semakin menyengat.
Ketidakpuasan publik terhadap pengadaan seragam bernilai lebih dari Rp 3 miliar untuk siswa-siswi, Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun anggaran 2025 berubah menjadi bola panas yang kian sulit dihentikan.
Kini publik tidak hanya kecewa tetapi geram, karena muncul kabar sebelumnya, bahwa Banggar DPRD Sumenep, sempat membekukan sementara anggaran tersebut.
Namun anehnya, berdasarkan informasi internal, di lapangan program ini justru disebut tetap berjalan.
Padahal maksud langkah pembekuan yang dilakukan Banggar DPRD tersebut, lantaran diduga proyek pengadaan seragam itu disebut-sebut sarat dengan aroma kepentingan dan permainan pihak tertentu, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan tender.
Di titik inilah kemarahan masyarakat memuncak.
Bagaimana mungkin sebuah anggaran yang dikabarkan dibekukan masih bisa “hidup” dan bergerak? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang memberi jalan?
Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di tengah keresahan warga, namun belum ada jawaban yang benar-benar memberi kejelasan.
Tak sedikit masyarakat yang mulai merasa bahwa ada yang “tidak beres”, bahwa aroma permainan anggaran semakin tajam menusuk.
Anggaran miliaran rupiah untuk seragam anak sekolah yang seharusnya berdampak langsung pada siswa justru berubah menjadi isu penuh teka-teki, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang memainkan arah.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti berdiam diri di tengah badai.
Publik menunggu, tapi yang muncul hanya hening panjang. Transparansi yang dijanjikan belum tampak. Klarifikasi yang dinantikan belum terdengar.
Masyarakat pun mulai mempertanyakan moralitas dan keberpihakan para pemangku kebijakan, Apakah suara rakyat dan masa depan pendidikan hanya sebatas angka dalam kertas APBD? Apakah pengawasan hanya formalitas?
Di tengah situasi tersebut, masyarakat menuntut jawaban, bukan penjelasan muter-muter.
Mereka ingin kepastian, bukan sekadar retorika dan ingin kejujuran, bukan drama anggaran.
Skandal ini bukan hanya tentang seragam. Ini tentang kepercayaan publik yang mulai retak. Dan jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin kepercayaan itu akan runtuh sepenuhnya.
Aktivis anti korupsi Tolak Amir, mendesak Kadisdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, untuk buka suara, berdiri di depan publik, dan memberikan penjelasan terang, Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dugaan permainan proyek terus bergulir tanpa klarifikasi yang jelas?
Ia menilai diamnya para pejabat terkait justru memperkuat kecurigaan masyarakat.
“Anggaran miliaran rupiah bukan angka kecil, dan bukan pula ruang bebas untuk dimainkan oleh pihak manapun,” ujar, Tolak Amir, (19/11/25).
Ia memperingatkan bahwa dirinya akan terus mengawal kasus ini, bahkan siap membawa persoalan ini lebih jauh jika ada indikasi permainan jajaran Disdik.
Kini publik menunggu, apakah Kadisdik Sumenep akan tetap diam atau akhirnya angkat bicara untuk menghentikan spekulasi yang terus meluas.
Sampai berita ini diterbitkan tidak ada klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan, Kabupaten Sumenep. (Asmuni)
