JAKARTA || SF – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menembus level Rp 18.044 per dolar AS mendapat perhatian pemerintah.
Meski demikian, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan kondisi tersebut masih dalam batas yang telah diperhitungkan dan tidak mengganggu stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data Bloomberg, dolar AS menguat 77 poin atau 0,43 persen hingga berada di posisi Rp 18.044.
Menanggapi kondisi itu, Purbaya, menegaskan pengelolaan stabilitas nilai tukar sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI).
“Pada dasarnya BI masih menjalankan tugasnya dengan baik dan semuanya masih berada di bawah kendali mereka. Untuk urusan rupiah saya serahkan kepada BI,” ujarnya di Kompleks DPR RI, Kamis (4/6).
Saat disinggung kemungkinan digelarnya rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya menilai situasi saat ini belum mengharuskan adanya langkah tersebut.
Menurutnya, kondisi pasar keuangan nasional masih relatif terkendali.
Purbaya, mengakui pelemahan rupiah berdampak pada meningkatnya beban pembayaran utang luar negeri jika dikonversi ke mata uang rupiah.
Meskipun nilai kupon atau bunga utang dalam dolar AS tetap, jumlah rupiah yang harus disediakan pemerintah akan bertambah seiring melemahnya kurs.
“Kupunnya tetap, tetapi ketika rupiah melemah, nilai pembayaran dalam rupiah otomatis meningkat,” jelasnya.
Meski begitu, pemerintah telah mengantisipasi berbagai kemungkinan saat menyusun APBN.
Selain menggunakan asumsi nilai tukar Rp 16.500 per dolar AS, pemerintah juga melakukan sejumlah simulasi terhadap potensi perubahan ekonomi global, termasuk fluktuasi kurs dan harga energi.
Menurut Purbaya, berbagai skenario tersebut menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan eksternal yang terjadi saat ini.
“Fundamental rupiah sebenarnya lebih kuat dibanding level sekarang. Karena itu, dampaknya terhadap APBN masih dapat dikelola dengan baik,” katanya.
Untuk menjaga stabilitas pasar keuangan, pemerintah juga melakukan intervensi di pasar surat utang negara. Nilai intervensi yang dilakukan disebut mencapai lebih dari Rp 8 triliun.
Langkah tersebut dinilai mampu menahan gejolak di pasar obligasi. Bahkan, imbal hasil surat utang tenor 10 tahun disebut relatif stabil dan cenderung menurun.
“Intervensi di pasar obligasi memang kami lakukan. Dampaknya cukup terasa terhadap stabilitas surat utang negara,” pungkasnya. (Asmuni)
