SUMENEP || SF – Proyek rehabilitasi jalan di Dusun Junjungan, Desa Jaba’an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi perhatian masyarakat.
Pekerjaan yang dibiayai Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp215.111.805 itu dinilai menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.
Sejumlah warga menilai hasil pengaspalan belum mencerminkan standar teknis yang semestinya.
Kondisi jalan yang baru dikerjakan justru dianggap belum memberikan manfaat maksimal dan dinilai menambah persoalan baru, alih-alih menjadi solusi atas kerusakan jalan sebelumnya.
“Kalau melihat hasilnya seperti ini, wajar jika masyarakat bertanya-tanya. Anggarannya cukup besar, tapi kualitasnya belum terlihat,” ujar seorang warga setempat, Rabu (24/12/2025).
Selain soal kualitas pekerjaan, warga juga menyoroti aspek transparansi pelaksanaan proyek. Informasi teknis, papan proyek, serta penjelasan detail mengenai spesifikasi pekerjaan dinilai belum tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Tim SuaraFaktual.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Jaba’an, H, guna memperoleh penjelasan resmi terkait proyek tersebut.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan yang disampaikan.
Ketiadaan klarifikasi tersebut menambah pertanyaan publik, terlebih mengingat sebelumnya nama kepala desa juga sempat dikaitkan dengan dugaan persoalan lain yang kini masih menjadi perbincangan di masyarakat.
Salah satu warga mengungkapkan adanya dugaan permintaan sejumlah uang dalam kasus berbeda yang menyeret warga desa. Informasi tersebut masih sebatas keterangan warga dan belum dikonfirmasi secara resmi kepada pihak berwenang.
“Informasinya begitu, tapi kami berharap semua bisa dibuka secara terang agar tidak menjadi fitnah,” kata warga lainnya.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum (APH) maupun Inspektorat Daerah dapat melakukan peninjauan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Dana Desa di Jaba’an, khususnya proyek rehabilitasi jalan tersebut.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. (Asmuni)
