SUMENEP || SF – Pelaksanaan proyek irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) tahun anggaran 2024 di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, kini menjadi sorotan publik.
Proyek yang digelontor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai sekitar Rp195 juta itu dinilai menyisakan sejumlah kejanggalan di lapangan.
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi fisik bangunan irigasi yang diduga tidak dikerjakan secara optimal. Salah satu yang mencolok, bagian bawah konstruksi saluran tampak tidak diplester.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran warga terhadap mutu pekerjaan dan daya tahan bangunan dalam jangka panjang, terlebih proyek ini seharusnya menopang kebutuhan pengairan secara berkelanjutan.
Tak hanya soal kualitas fisik, penentuan lokasi proyek juga menuai tanda tanya. Saluran irigasi itu dibangun di Dusun Kerkop, Jalan Bandara Trunojoyo RT 004 RW 003, Desa Kertasada. Lingkungan sekitar lokasi diketahui bukan kawasan lahan pertanian produktif.
Bahkan, di area tersebut terdapat gudang Bulog. Fakta itu dinilai bertolak belakang dengan tujuan utama program P3TGAI yang secara khusus dirancang untuk menunjang sistem pengairan lahan pertanian serta meningkatkan produktivitas petani.
Sorotan lain datang dari aspek transparansi. Di lokasi pekerjaan tidak ditemukan papan informasi atau prasasti proyek. Padahal, papan proyek merupakan instrumen wajib sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Ketiadaan papan tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui secara pasti nilai anggaran, sumber dana, maupun pihak pelaksana kegiatan.
“Kalau tidak ada papan proyek, masyarakat jadi bertanya-tanya. Ini uang negara, seharusnya terbuka,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya Senin, (22/12/25).
Sejumlah pihak menilai, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari instansi pengawas teknis maupun aparat penegak hukum.
Evaluasi dan peninjauan langsung ke lokasi dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program P3TGAI berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mencegah potensi kerugian keuangan negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SuaraFaktual.id, masih berupaya menghubungi Kepala Desa Kertasada, untuk meminta klarifikasi resmi terkait pelaksanaan proyek irigasi P3TGAI tersebut.
Penjelasan dari pemerintah desa dinilai penting agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. (Asmuni)
