SUMENEP || SF – Kebijakan lingkungan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menuai sorotan.
Di saat banyak pihak tengah mendorong program penghijauan, termasuk legislator asal Madura MH Said Abdullah yang menyalurkan bantuan Rp1 miliar untuk penanaman pohon di Kampus UIN Madura, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep justru menebang sejumlah pohon besar di pusat kota.
Kontras dua arah kebijakan ini memicu kegelisahan publik dan aktivis lingkungan.
Said Abdullah sebelumnya menegaskan bahwa penghijauan penting untuk menjawab tantangan perubahan iklim.
“Ini penting agar UIN Madura menjadi kampus hijau. Dunia sedang menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025), dikutip dari koranmadura.com.
Penebangan pohon di kawasan Taman Adipura dan sepanjang Jalan Diponegoro menimbulkan kritik luas.
Kepala Dinas PUTR Sumenep, Eri Susanto, membela kebijakan tersebut dengan menyebut adanya kompensasi penanaman kembali.
“Setiap pohon yang ditebang di Taman Adipura akan diganti dengan bibit Kamboja Bali yang baru,” jelasnya dalam surat resmi pada Rabu (19/11/2025), dikutip dari news9.id.
Ia juga mengungkapkan rencana pemasangan paving baru serta penataan ulang area hijau, termasuk penggantian pohon di Jalan Diponegoro dengan jenis Tabe Buya. Seluruh proses disebut dilakukan bertahap mengikuti kondisi lapangan.
Salah satu kritik paling keras datang dari Anggota Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Sumenep, Suryadi.
Menurutnya, penebangan pohon besar menunjukkan mundurnya kualitas ruang hijau kota.
“Ruang hijau kita sedang mundur, bukan maju. Ketika pohon besar ditebang, kita kehilangan manfaat ekologis puluhan tahun dalam hitungan jam,” tegasnya.
Ia menilai, pohon besar tidak dapat digantikan begitu saja oleh bibit baru. Manfaat ekologis seperti peneduh alami, penyerap polusi, pengatur mikroklimat, hingga habitat burung hilang seketika.
“Nilai ekonominya? Jangan anggap kecil. Penebangan puluhan pohon besar itu bisa lebih dari Rp1 miliar jika dihitung nilai karbon, usia pohon, hingga fungsi ekologisnya,” tambahnya.
Suryadi mendesak Pemkab Sumenep untuk menunda seluruh rencana penebangan berikutnya sampai kajian resmi dipublikasikan.
“Kami tidak menolak penataan kota. Kami hanya ingin kebijakan yang arif, transparan, dan berbasis data. Libatkan publik, libatkan ahli lingkungan, jangan ambil keputusan di ruang tertutup,” ujarnya.
Ia menilai, apa yang terjadi antara penghijauan yang diperjuangkan Said Abdullah dan penebangan yang dilakukan PUTR menunjukkan arah kebijakan yang saling bertolak belakang.
“Masyarakat wajar bingung. Di satu sisi ada program penghijauan, di sisi lain pohon besar ditebang. Ini berjalan ke dua arah yang berbeda,” pungkasnya. (Asmuni)
