SUMENEP || SF – Upaya mendorong transparansi dan menutup celah manipulasi laporan kekayaan di internal kepolisian terus diperketat.
Tim Asistensi Itwasda Polda Jawa Timur, turun langsung ke Polres Sumenep, Senin (19/1/2026), untuk memverifikasi pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) personel wajib lapor.
Kegiatan yang digelar di Aula Tungga Polres Sumenep, itu bukan sekadar formalitas.
Tim melakukan bimbingan teknis sekaligus pengecekan dokumen dan validasi data E-LHKPN agar seluruh laporan sesuai dengan ketentuan.
Tim asistensi dipimpin Ketua Tim II, AKP Gigik Dwi Waluyo, S.H., M.H., didampingi Iptu Doyok Midarwanto, S.H., Ipda Samsul Hidayat, S.H., M.H., serta Bripka Sweste Cahya Rain Satwika, S.E. Hadir pula jajaran pejabat utama Polres Sumenep, mulai dari para kasat, kapolsek, kanit hingga bendahara.
Wakapolres Sumenep, Kompol Masyhur Ade, S.I.K., menegaskan bahwa LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi komitmen moral institusi terhadap publik.
“Ini momentum agar anggota benar-benar memahami teknis pelaporan E-LHKPN secara tepat. Sekaligus menunjukkan komitmen kami terhadap tata kelola yang bersih dan transparan,” tegasnya.
Ketua Tim asistensi AKP Gigik Dwi Waluyo mengapresiasi keterbukaan Polres Sumenep selama proses verifikasi berlangsung.
Ia berharap konsistensi pelaporan terus dijaga, baik dari sisi ketepatan waktu maupun akurasi data.
“Integritas institusi dibangun dari kedisiplinan individu. LHKPN adalah instrumen penting untuk itu,” ujarnya.
Kegiatan asistensi berakhir sekitar pukul 11.00 WIB. Harapannya, budaya transparansi di lingkungan Polres Sumenep tak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar menjadi standar kerja. (Asmuni)
