SUARA FAKTUAL – Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Telaah Kritis Peradaban Islam di Sumenep” di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Minggu (14/12/2025).
Forum tersebut menjadi ruang kritik atas arah pembangunan daerah yang dinilai belum sepenuhnya berpijak pada nilai keadilan sosial dan kebudayaan lokal.
FGD itu, menghadirkan tiga narasumber lintas perspektif, yakni akademisi Universitas Wiraraja sekaligus Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sumenep Dr. Moh. Zeinudin, Ketua PCNU Sumenep K.H. Widadi, serta budayawan Sumenep Ibnu Hajar, M.Pd.
Ketiganya sepakat bahwa kekuatan Islam di Sumenep masih dominan pada aspek doktrin dan ritual, sementara dimensi peradaban belum terwujud secara nyata dalam kebijakan publik.
Dr. Zeinudin menegaskan, Islam tidak cukup dipahami sebagai sistem ibadah, tetapi harus hadir sebagai nilai yang membentuk tata kelola sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Ia menilai, pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam, termasuk sektor minyak dan gas (migas), kerap mengabaikan etika sosial.
“Daerah kaya sumber daya tidak otomatis menyejahterakan masyarakatnya jika nilai keadilan tidak menjadi dasar kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, K.H. Widadi, mengingatkan bahaya modernisasi yang lepas dari kontrol moral.
Menurutnya, ulama dan organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab untuk mengawal pembangunan agar tidak melahirkan ketimpangan dan krisis kemanusiaan.
“Islam hadir untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kemaslahatan umat,” tegasnya.
Dari sudut pandang kebudayaan, Ibnu Hajar menyoroti minimnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap potensi budaya lokal.
Ia menyebut UMKM, tradisi maritim, dan kearifan agraris masyarakat Madura seharusnya menjadi fondasi pembangunan, bukan sekadar pelengkap.
“Tanpa basis budaya, pembangunan justru menjauhkan masyarakat dari ruang hidupnya sendiri,” katanya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif mahasiswa dan aktivis HMI. Berbagai kritik mengemuka, mulai dari minimnya dampak ekonomi sektor migas bagi masyarakat lokal hingga lemahnya ekosistem UMKM berbasis kearifan lokal, yang dinilai perlu segera mendapat perhatian serius pemerintah daerah. (Asmuni)
