SUMENEP || SF – Rencana aksi demonstrasi yang digagas organisasi Pemuda Demokrasi, di depan gedung Mapolres Sumenep, Kamis (22/1/2026) pukul 13.00 WIB, justru memunculkan polemik di ruang publik.
Bukan karena gaungnya, melainkan karena gagagalnya melakukan aksi diduga organisasi tersebut mempunyai kepentingan pribadi, sebagian pihak beranggapan surat aksi tersebut hanya salah satu cara untuk melancarkan misinya.
Alih-alih menjadi gelombang besar dihadapan publik, padahal ibarat tong kosong nyaring bunyinya, kredibilitas digadaikan, dan keseriusan aksi tersebut kini mulai dipertanyakan.
Organisasi yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep itu sejatinya mengusung isu berat:
Mendesak Polres Sumenep menindak dugaan praktik mafia BBM serta menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang selama bertahun-tahun menjadi problem di Kabupaten Sumenep ujung timur Madura.
Dua isu tersebut memang bukan perkara sepele. Mafia BBM dan tambang ilegal selama ini menjadi keluhan publik yang terus berulang, seolah tak pernah benar-benar dituntaskan.
Namun menjelang hari pelaksanaan aksi, justru muncul gelombang skeptisisme.
Sejumlah kalangan mempertanyakan, apakah gerakan tersebut murni lahir dari kepedulian, atau sekadar panggung pencitraan.
“Isunya besar, tapi gerakannya seperti kerupuk keluar dari wadah ‘Komel’ atau masuk angin. Jangan sampai ini hanya sandiwara aktivisme untuk cari keuntungan pribadi,” ujar seorang aktivis senior di Sumenep yang meminta namanya dirahasiakan, Jumat (23/1).
Pemuda Demokrasi sebelumnya bahkan menyatakan akan membuka “dosa-dosa besar” Polres Sumenep serta membongkar berbagai pekerjaan rumah institusi tersebut yang dinilai belum terselesaikan.
Sorotan juga mengarah kepada sosok Asroful Maghfur, yang disebut sebagai koordinator lapangan (korlap) gerakan tersebut.
Beberapa pihak menilai gaya kepemimpinannya lebih banyak menonjolkan sensasi ketimbang substansi perjuangan.
Kritik bahkan menyebut gerakan itu menunjukkan gejala “aktivis mie instan,” cepat panas di pernyataan, tetapi minim daya tahan di lapangan.
“Kalau hanya berani di surat, tapi tak siap bertarung di medan nyata, publik akan menilai sendiri kualitasnya. Aktivis mental toge,” sindir sumber lain dengan nada tajam.
Tak berhenti di situ, isu yang lebih serius mulai beredar di lingkaran aktivis dan masyarakat. Pemuda Demokrasi bahkan disinyalir dan diduga telah menerima ‘pengkondisian’ dari salah satu oknum di internal Polres Sumenep.
“Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar aksi gagal, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” tandas aktivis senior Sumenep.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan redaksi media ini belum menerima satu pun jawaban yang diberikan, baik dari pihak Pemuda Demokrasi, maupun Asroful Maghfur, terkait berbagai tudingan tersebut. (Asmuni)
