SUMENEP || SF – Di atas dokumen, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaba’an tercatat aktif. Di atas anggaran, dana penyertaan modal bahkan nyaris menembus Rp100 juta.
Namun di kehidupan nyata warga Desa Jaba’an, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, BUMDes itu seperti ilusi, namanya ada, manfaatnya nihil.
Pertanyaan soal eksistensi BUMDes Jaba’an kembali mencuat ke permukaan, Senin (5/1/2026).
Bukan lagi sekadar keluhan personal, melainkan kegelisahan kolektif warga yang menilai pengelolaannya jauh dari prinsip tata kelola yang sehat.
Lemah, tertutup, dan tanpa laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Ini desa punya BUMDes, tapi sampai hari ini tidak ada satu pun yang bisa dirasakan masyarakat,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada SuaraFaktual.id, dengan nada getir.
Catatan anggaran tahun 2025, mencantumkan adanya penyertaan modal BUMDes sebesar Rp 98.055.000. Angka yang tidak kecil untuk ukuran desa.
Namun justru di situlah tanda tanya membesar, digunakan untuk usaha apa, dikelola oleh siapa, dan menghasilkan apa?
Warga mengaku tidak pernah mengetahui secara terbuka peruntukan anggaran tersebut.
Tidak ada papan informasi. Tidak ada laporan ke masyarakat. Bahkan, tidak tampak aktivitas usaha BUMDes yang berjalan di desa itu.
“Kondisi tersebut, sejak Hammad menjabat sebagai Kepala Desa Jaba’an,” katanya.
Bahkan dana BUMDes disebut telah dicairkan, tetapi roda usaha tak pernah benar-benar berputar.
“Kalau memang ada BUMDes, harusnya ada usaha, ada hasil. Ini tidak ada apa-apa. Uangnya ke mana?” keluh warga lainnya.
Situasi tersebut menghadirkan ironi. BUMDes yang sejatinya dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa justru berubah menjadi simbol kosong, hidup di atas kertas, mati di lapangan.
Padahal, dana yang digelontorkan bersumber dari keuangan negara dengan tujuan yang jelas, meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Desa Jaba’an.
SuaraFaktual.id telah berupaya menghubungi Hammad, selaku Kepala Desa Jaba’an, untuk meminta klarifikasi terkait penggunaan dana penyertaan modal BUMDes dan laporan pertanggungjawabannya.
Namun sangat disayankan upaya tersebut belum membuahkan hasil. (Asmuni)
