SUMENEP || SF – Proyek pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Tahun Anggaran 2025 di Desa Batang-Batang Laok dan Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep menuai sorotan keras.
Sejumlah bangunan workshop yang seharusnya menjadi pusat peningkatan keterampilan masyarakat justru diduga dikerjakan asal jadi dan kini dalam kondisi memprihatinkan.
Pantauan di lapangan menunjukkan beberapa ruang workshop terlihat terbengkalai dan belum terselesaikan secara maksimal.
Sejumlah fasilitas penting bahkan diduga tidak sesuai spesifikasi.
Pintu dan Kaca jendela di beberapa bangunan tidak terpasang, sementara kusen yang semestinya menggunakan material aluminium disebut justru memakai kayu.
Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari kalangan aktivis muda di wilayah ujung timur Pulau Madura.
Ia menilai proyek yang menggunakan anggaran negara itu patut dipertanyakan kualitas pengerjaannya.
“Ini pekerjaan yang sangat menghawatirkan. Bangunan pelatihan kerja seharusnya menjadi fasilitas yang layak dan aman untuk masyarakat, bukan malah terkesan dikerjakan asal-asalan. Kami mendesak aparat terkait segera melakukan audit menyeluruh,” tegas Mahmudi, Kamis (7/5/26).
Menurutnya, kondisi ruang workshop yang dinilai tidak layak digunakan berpotensi membahayakan peserta pelatihan jika tetap dipaksakan beroperasi.
Ia juga menilai lemahnya pengawasan proyek menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas bangunan tersebut.
Mahmudi menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti pada kritik semata.
Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah evaluasi dan pemeriksaan dari instansi berwenang, pihaknya mengaku siap membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
“Kami sedang mengumpulkan data dan dokumentasi di lapangan. Bila ditemukan indikasi pelanggaran, baik dugaan pengurangan spesifikasi maupun potensi kerugian negara, maka kasus ini akan kami laporkan secara resmi ke aparat penegak hukum dan lembaga pengawas,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah serta instansi terkait tidak tutup mata terhadap kondisi proyek tersebut.
Sebab, BLK seharusnya menjadi sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan proyek yang meninggalkan persoalan baru di tengah masyarakat. (Asmuni)
