SUMENEP || SF – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terus berulang di ujung timur Pulau Madura, memicu gelombang protes. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep (BEMSU) menggelar aksi di depan Kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Senin (6/7).
Mereka mendesak pemerintah segera mengakhiri kelangkaan BBM bersubsidi sekaligus membongkar dugaan praktik mafia distribusi yang dinilai merugikan masyarakat.
Mengenakan almamater kampus masing-masing, massa aksi mengusung tema “BBM Langka, Harga Naik, Rakyat Melawan”.
Selain memprotes kelangkaan Pertalite, mereka juga menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dinilai memperparah tekanan terhadap masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
Ketua BEMSU sekaligus koordinator umum aksi, Salman Farid, menegaskan persoalan BBM di Sumenep bukan lagi sekadar gangguan distribusi, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan langkah luar biasa.
Menurutnya, kondisi geografis Sumenep yang terdiri atas daratan dan kepulauan tidak boleh terus dijadikan alasan atas berulangnya kelangkaan BBM. Sebab, masyarakat sangat bergantung pada BBM untuk menopang sektor transportasi, perikanan, pertanian hingga UMKM.
“Ketika Pertamax naik, masyarakat beralih ke Pertalite. Akibatnya, permintaan BBM bersubsidi melonjak dan antrean panjang terjadi di berbagai SPBU. Ini menunjukkan tata kelola distribusi belum mampu mengantisipasi perubahan pola konsumsi masyarakat,” tegas Salman dalam orasinya.
BEMSU juga menyoroti dugaan lemahnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Mahasiswa menilai masih terdapat celah penyalahgunaan, mulai dari pembelian menggunakan jeriken, dugaan penimbunan hingga indikasi permainan mafia BBM.
“Subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat kecil yang justru paling berhak malah kesulitan memperoleh BBM karena praktik-praktik yang merugikan rakyat,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan, yakni percepatan distribusi BBM, penguatan pengawasan yang melibatkan pemerintah, BPH Migas, kepolisian dan kejaksaan, transparansi informasi stok BBM, pembentukan posko pengawasan terpadu, serta optimalisasi sistem QR Code MyPertamina agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Senada, Sekretaris Jenderal BEMSU Hidayatullah menilai krisis BBM di Sumenep telah berdampak luas, tidak hanya terhadap ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Krisis BBM di Sumenep bukan hanya persoalan pasokan, tetapi persoalan tata kelola distribusi. Jika pengawasan lemah dan distribusi tidak transparan, masyarakat kecil yang akan terus menjadi korban,” ujarnya.
Hidayat juga mendesak pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Pertamina serta membuka informasi stok BBM kepada publik secara berkala.
Selain itu, BEMSU meminta BPH Migas dan Ombudsman RI turun langsung ke Sumenep untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap distribusi Pertalite dan Bio Solar.
“Kami siap mendampingi BPH Migas maupun Ombudsman melihat langsung dugaan permainan mafia BBM bersubsidi di Sumenep. Persoalan ini harus dibongkar agar masyarakat tidak terus dirugikan,” tegasnya.
Usai menyampaikan aspirasi di DPRD dan diterima Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin, massa melanjutkan aksi ke Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan tuntutan serupa, yakni meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi yang telah berlangsung cukup lama. (Asmuni)
