SUMENEP || SF – Pemerintah Kabupaten Sumenep mengklaim stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih aman hingga akhir 2025. Klaim itu bertumpu pada data kuota dan realisasi penyaluran.
Masalahnya, situasi di lapangan berkata lain. Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan di sejumlah SPBU mengular. Warga harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM subsidi. Pemandangan ini berulang, terutama menjelang libur akhir tahun saat mobilitas meningkat.
Kondisi tersebut memantik kritik Pemuda Muhammadiyah Sumenep. Organisasi itu menilai pemerintah terlalu cepat menyimpulkan kondisi aman hanya dari laporan administratif, tanpa menguji fakta di tingkat konsumen.
Klaim yang disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Sumenep Dadang Dedy Iskandar kepada RRI, Rabu (26/12/2025).
Ia menyebut realisasi penyaluran biosolar hingga akhir November 2025 baru mencapai 38.850 kiloliter dari kuota 44.047 kiloliter.
Artinya, masih tersisa 5.197 kiloliter. Sementara pertalite, dari kuota 75.296 kiloliter, baru tersalur 64.398 kiloliter menyisakan 10.898 kiloliter.
“Dengan sisa kuota tersebut, stok BBM bersubsidi masih aman dan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun,” ujarnya, Dadang di RRI.
Namun, angka-angka itu terasa dingin di hadapan panasnya antrean. Dalam sepekan terakhir, semua SPBU di Kabupaten Sumenep dipadati kendaraan. Antrean mengular, waktu tunggu membengkak, dan keluhan warga kian keras terdengar terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Sumenep, Bagas Arrozy, menilai Pemkab terlalu cepat menyimpulkan kondisi aman hanya dari laporan administratif.
“Kalau stok benar-benar aman, antrean panjang ini datang dari mana? Jangan hanya nyaman dengan data di meja. Turun ke SPBU, lihat sendiri kondisi di lapangan,” kata Bagas.
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam distribusi. Bukan semata soal kuota, melainkan dugaan ketidaktepatan sasaran BBM bersubsidi.
Ia menyoroti mekanisme rekomendasi BBM yang dinilai rawan disalahgunakan.
“BBM subsidi itu diperuntukkan bagi kelompok tertentu nelayan, petani, pelaku usaha kecil. Tapi yang terjadi, banyak isu terkait BBM di jual belikan ke oknum yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
PDPM Sumenep mendesak Pemkab segera memperketat pengawasan di titik distribusi, mengevaluasi seluruh rekomendasi BBM bersubsidi, serta membuka data penyaluran hingga tingkat SPBU.
Transparansi, kata Bagas, menjadi kunci agar publik dapat ikut mengawasi.
Hingga berita ini diturunkan, klaim “stok aman” masih berdiri sendirian di ruang birokrasi, sementara antrean panjang tetap menjadi pemandangan harian di SPBU.
Data boleh berkata cukup, tetapi realitas di lapangan justru sebaliknya. Di titik inilah publik berhak curiga, apakah persoalannya sekadar soal distribusi, atau ada tata kelola yang longgar hingga BBM bersubsidi tak lagi tepat sasaran.
Jika pemerintah daerah terus berlindung di balik angka tanpa membuka distribusi secara transparan, maka yang aman hanyalah laporan bukan kebutuhan rakyat. (Asmuni)
