SUMENEP || SF – Aroma permainan gelap antara DPRD Sumenep dan PDAM kian menyengat. Gerakan Insan Peduli (GIP) Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, menuding keras adanya “audensi bodong” yang sengaja dipoles seolah-olah resmi untuk meredam kritik terhadap layanan buruk PDAM Sumenep.
Akun Instagram Humas DPRD Sumenep mengunggah foto pertemuan Komisi II bersama PDAM dan mencantumkan nama GIP sebagai peserta.
Unggahan yang terpublikasi pada 27 November 2025 itu disertai narasi bahwa GIP hadir dan memberikan masukan.
Namun kenyataannya, menurut GIP, mereka tidak pernah menerima undangan, surat balasan, atau koordinasi apa pun dari DPRD.
Ketua GIP, Edy Abu Jamil, menyebut tindakan itu sebagai bentuk manipulasi yang terang-benderang.
“Ini bukan sekadar salah informasi. Ini tindakan menyesatkan publik. Menggunakan nama GIP tanpa pemberitahuan adalah pengaburan aspirasi rakyat,” tegas Edy.
Menurutnya, GIP justru memiliki banyak catatan kritis terhadap buruknya layanan PDAM Sumenep, mulai dari keluhan air mati hingga distribusi yang dianggap amburadul di sejumlah wilayah.
Karena itu, Edy menilai semakin janggal jika tiba-tiba muncul “audensi resmi” yang menggunakan nama organisasinya tanpa sepengetahuan mereka.
Tidak berhenti di sana, Edy ikut menyoroti adanya anggota Komisi II yang berdomisili di Karanganyar dan diduga mengenal baik struktur GIP.
“Mustahil tidak tahu wajah dan kepengurusan GIP. Lalu siapa sebenarnya yang duduk di foto itu?” sergahnya.
Bagi GIP, audensi tersebut tidak sah, tidak memiliki dasar komunikasi resmi, dan justru semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya meredam kritik mereka terhadap profesionalisme PDAM Sumenep.
GIP menegaskan akan membawa kasus ini ke Dewan Kehormatan DPRD Sumenep.
“Kalau ada pihak yang meminjam nama GIP demi kepentingan politik atau proyek, itu pelanggaran etik yang serius. Kami akan mendorong investigasi,” ujar Edy.
Skandal ini membuka tabir kebobrokan yang terus mengundang kecurigaan publik, apakah DPRD Sumenep masih berfungsi sebagai lembaga pengawas, atau justru telah berubah menjadi pagar yang menjaga kepentingan PDAM?
Publik kini menanti langkah DPRD, berani mengungkap seluruh fakta, atau memilih bersembunyi di balik unggahan yang sudah terlanjur jadi blunder itu?
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD khususnya pengelola akun yang mengunggah foto tersebut belum memberikan klarifikasi resmi.
Diamnya pihak-pihak terkait, menambah panjang kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi.
Transparansi yang dituntut GIP tak kunjung muncul, sementara tensi internal di tubuh GIP terus meningkat.
SuaraFaktual.id masih berupaya menghubungi pihak DPRD dan PDAM, namun belum mendapatkan jawaban. (Asmuni)
