SUMENEP || SF – Panggung birokrasi Kabupaten Sumenep mendadak bergetar. Publik dikejutkan oleh kabar mundurnya Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Syahwan Effendy, dari posisi strategis sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Sekda definitif, di tengah proses seleksi yang sedang berjalan.
Isu tersebut langsung memantik spekulasi di ruang publik, pertanyaannya bukan sekadar soal teknis administrasi.
Tetapi sudah mengarah pada dugaan yang lebih dalam, apakah ini murni demi etika dan meritokrasi, atau justru bagian dari skenario politik kekuasaan?
Pengamat politik dan kebijakan publik, Ach Djoni Tunaedy, menilai mundurnya Ketua Pansel di tengah proses seleksi adalah peristiwa yang tidak biasa.
“Feeling saya langsung main. Kalau memang ada kesalahan prosedur administratif, kenapa dari awal bisa ditunjuk sebagai Ketua Pansel?” kritik Joni.
Ia menyebut, kemungkinan lain yang tak bisa diabaikan adalah adanya tekanan politik atau skenario tertentu di balik layar.
“Bisa saja ini yang disebut dramaturgi kekuasaan. Di depan panggung terlihat profesional dan bersih, tapi di belakang panggung ada misi politik tertentu. Entahlah,” sindirnya.
Menurut Joni, mundurnya Ketua Pansel tanpa penjelasan yang gamblang berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Joni juga menegaskan bahwa seleksi Sekda bukan sekadar urusan administratif birokrasi. Lebih dari itu, posisi Sekda adalah jantung konsolidasi kekuasaan kepala daerah.
“Pengisian Sekda bukan hanya mengisi kursi kosong. Ini pertaruhan politik Bupati untuk lima tahun ke depan. Ini arena konsolidasi kekuasaan,” tegas eks politisi Demokrat tersebut.
Ia mengakui dinamika politik dalam proses seleksi Sekda saat ini cukup panas. Bahkan sempat muncul fenomena minimnya pendaftar pada awal pembukaan seleksi. Namun, menurutnya, itu bukan alasan kuat bagi mundurnya Ketua Pansel.
“Saya justru tahu Syahwan itu birokrat yang berintegritas,” tambahnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Pj Sekda Syahwan Effendy akhirnya angkat bicara. Ia membenarkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Pansel Sekda.
Syahwan menegaskan, keputusannya bukan karena tekanan politik, melainkan atas dasar etika dan profesionalitas.
Salah satu pertimbangannya adalah saran Badan Kepegawaian Negara (BKN), saat BKPSDM Sumenep berkonsultasi, agar posisi Ketua Pansel menghindari potensi konflik kepentingan.
Selain itu, ia juga merujuk pada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat 2, yang mengatur bahwa Pansel seleksi terbuka harus memiliki jabatan setingkat atau lebih tinggi dari jabatan yang diseleksi.
“Agar pansel lebih kualifait, berintegritas, dan steril, maka saya memilih mengundurkan diri,” tegas Syahwan.
Di tengah silang pendapat antara kritik politik dan penjelasan normatif birokrasi, satu hal tak terbantahkan: proses seleksi Sekda Sumenep kini berada dalam sorotan tajam publik.
Apakah mundurnya Ketua Pansel menjadi bukti tegaknya etika birokrasi? Ataukah justru membuka tabir bahwa seleksi jabatan strategis ini sarat tarik-menarik kepentingan?
Waktu dan transparansi proses seleksilah yang akan menjawabnya. (Asmuni)
