SUMENEP || SF – Gelombang penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung kian membesar.
Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menyebut skema Pilkada melalui DPRD sebagai bentuk kudeta konstitusi dan perampasan terang-terangan terhadap kedaulatan rakyat.
Koordinator lapangan (korlap) aksi AMS, M. Wakil, menegaskan bahwa gagasan tersebut bukan sekadar perubahan mekanisme politik, melainkan upaya sistematis untuk menarik kembali hak rakyat ke tangan segelintir elite partai.
“Ini bukan reformasi sistem, ini kemunduran brutal demokrasi. Hak pilih rakyat dirampas, lalu dipindahkan ke ruang-ruang gelap elite partai,” tegasnya, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, Pilkada langsung adalah salah satu capaian paling fundamental dari Reformasi 1998.
Ketika mekanisme itu dihapus, yang terjadi bukan efisiensi demokrasi, melainkan pemusatan kekuasaan di tangan oligarki politik.
AMS bahkan menilai, jika Pilkada diserahkan ke DPRD, lembaga perwakilan rakyat berpotensi berubah fungsi menjadi sekadar perpanjangan tangan ketua partai.
“Rakyat cukup jadi penonton. Pemimpin ditentukan di ruang tertutup, lewat kompromi dan transaksi politik,” ujarnya.
AMS juga menyoroti fenomena calon tunggal melawan kotak kosong di sejumlah daerah sebagai bukti bahwa rakyat memiliki daya kritis dan tidak bisa dipaksa menerima kandidat titipan elite.
“Ketika kotak kosong menang, itu alarm keras. Justru karena rakyat mulai kritis, maka hak pilihnya ingin dicabut,” sindir Wakil.
Tak hanya mengkritik, AMS juga secara terbuka menekan elite politik lokal. Mereka mendesak Ketua DPC PKB Sumenep agar tidak bersikap abu-abu dan segera menyampaikan sikap penolakan resmi kepada DPP.
“Diam berarti setuju. Dan jika elite daerah memilih diam, sejarah akan mencatat mereka sebagai bagian dari pengkhianatan demokrasi,” tegasnya.
AMS memastikan gerakan mereka tidak akan berhenti pada pernyataan sikap.
Mereka menyatakan siap menjadi kekuatan kontrol dan oposisi moral terhadap setiap kebijakan yang dinilai mencederai demokrasi.
“Kami berdiri di sisi rakyat, bukan di sisi kekuasaan,” pungkasnya. (Asmuni)
