SUMENEP || SF – Bau busuk dugaan permainan gelap antara DPRD Sumenep dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kian menyengat.
Gerakan Insan Peduli (GIP) Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, menuding keras adanya “audiensi bodong” yang diduga direkayasa untuk meredam gelombang kritik publik atas amburadulnya layanan air bersih PDAM Sumenep.
Kecurigaan itu mencuat setelah akun Instagram resmi Humas DPRD Sumenep mengunggah dokumentasi pertemuan Komisi II DPRD dengan manajemen PDAM pada 27 November 2025.
Dalam unggahan tersebut, DPRD secara terang-terangan mencantumkan nama Gerakan Insan Peduli (GIP) sebagai peserta audiensi yang diklaim hadir dan menyampaikan aspirasi.
Masalahnya, klaim itu dibantah mentah-mentah oleh GIP. GIP menegaskan tidak pernah hadir, tidak pernah diundang, bahkan tidak pernah dimintai pendapat dalam forum yang disebut audiensi resmi tersebut.
Pencantutan nama GIP dinilai sebagai tindakan manipulatif yang berpotensi menyesatkan publik.
Ketua GIP, Edy Abu Jamil, menyebut peristiwa itu bukan sekadar kekeliruan administratif, melainkan bentuk pencatutan yang serius.
“Ini bukan salah tulis. Ini pencatutan. Nama GIP dipakai tanpa izin. Ini upaya mengaburkan aspirasi rakyat yang selama ini kami suarakan secara terbuka,” tegas Edy, Senin (12/12/2025).
Menurut Edy, penggunaan nama organisasi masyarakat tanpa kehadiran dan persetujuan adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip transparansi dan partisipasi publik.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Irwan Hayat membantah tudingan rekayasa audiensi.
Ia menegaskan DPRD hanya menerima permohonan audiensi sebagaimana prosedur yang berlaku.
“Kok ada audiensi bodong? Kami sifatnya menerima surat permohonan dan kami terima. Kalau DPRD tidak mungkin mencatut nama GIP, tidak ada korelasi kepentingan dengan kami,” kilahnya (22/12/25).
Irwan menyebut audiensi digelar semata untuk merespons aduan masyarakat terkait krisis air bersih. Namun, saat ditanya soal pencantutan nama GIP, Irwan justru melempar bola.
“Soal bodong tidaknya, sampean sebaiknya konfirmasi ke Kak Agus DPRD dari Gerindra. Sepertinya dia dari awal yang mengawal, karena kebetulan daerahnya dia,” ujarnya.
Ironisnya, tak hanya Ketua Komisi II DPRD Sumenep H. Faisal Muhlis, yang belum memberikan keterangan. Seorang anggota Komisi II DPRD yang diketahui berdomisili di wilayah Karanganyar dan disebut-sebut mengenal struktur serta kepengurusan GIP juga memilih bungkam.
Sikap saling lempar tanggung jawab ini justru memperbesar tanda tanya publik. Jika GIP tidak hadir, lalu siapa sebenarnya yang direpresentasikan dalam audiensi yang diklaim resmi tersebut?
Alih-alih menjernihkan persoalan krisis air bersih, DPRD Sumenep kini justru terseret dalam pusaran dugaan pengaburan kritik dan manipulasi partisipasi publik.
Transparansi lembaga wakil rakyat kembali dipertanyakan, sementara aroma kongkalikong dengan PDAM semakin sulit ditutupi. (Asmuni)
