SUMENEP || SF — Dugaan permainan gelap antara DPRD Sumenep dan PDAM kian mencurigakan. Gerakan Insan Peduli (GIP) Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, menuding keras adanya “audiensi bodong” yang diduga sengaja dipoles seolah-olah resmi untuk meredam kritik tajam terhadap buruknya layanan PDAM Sumenep.
Tudingan itu mencuat setelah akun Instagram resmi Humas DPRD Sumenep mengunggah foto pertemuan Komisi II DPRD dengan manajemen PDAM.
Dalam unggahan bertanggal 27 November 2025 tersebut, DPRD mencantumkan nama Gerakan Insan Peduli (GIP) sebagai salah satu peserta audiensi yang diklaim hadir dan memberikan masukan.
Namun klaim itu dibantah keras oleh GIP. Ketua GIP, Edy Abu Jamil, menegaskan organisasinya tidak pernah menerima undangan resmi, surat balasan, maupun bentuk koordinasi apa pun dari DPRD Sumenep terkait audiensi tersebut.
“Ini bukan sekadar salah informasi. Ini manipulasi terang-terangan. Nama GIP digunakan tanpa sepengetahuan kami. Ini menyesatkan publik dan mengaburkan aspirasi rakyat,” tegas Edy, Senin (12/12/2025).
Karena itu, munculnya klaim audiensi resmi yang mencatut nama GIP dinilai janggal dan patut dicurigai.
“Kalau kami hadir, tentu ada sikap resmi. Faktanya tidak ada. Lalu siapa yang duduk di foto itu?” sergahnya.
Edy, juga menyoroti fakta bahwa salah satu anggota Komisi II DPRD Sumenep berdomisili di wilayah Karanganyar dan disebut mengenal struktur serta kepengurusan GIP.
“Mustahil tidak tahu wajah dan kepengurusan GIP. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada skenario untuk meredam kritik kami terhadap PDAM,” ujarnya.
Atas dasar itu, GIP menilai audiensi tersebut tidak sah secara moral, tidak memiliki dasar komunikasi resmi, dan sarat kepentingan.
GIP pun menyatakan akan membawa dugaan pencatutan nama organisasi ini ke Dewan Kehormatan DPRD Sumenep.
“Jika ada pihak yang meminjam nama GIP demi kepentingan politik atau proyek tertentu, itu pelanggaran etik serius. Kami akan dorong investigasi terbuka,” tegas Edy.
Kasus ini memantik pertanyaan publik, apakah DPRD Sumenep masih berfungsi sebagai lembaga pengawas, atau justru menjadi tameng bagi kepentingan PDAM?
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Sumenep belum memberikan klarifikasi resmi, termasuk pengelola akun media sosial yang mengunggah foto audiensi tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Ketua Komisi II DPRD Sumenep, H. Faisal Muhlis, juga belum membuahkan hasil. SuaraFaktual.id, telah berusaha menemui langsung yang bersangkutan, namun tidak mendapat tanggapan.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep itu hanya menjawab singkat, “Bentar masih di jalan.” Pesan tersebut diterima SuaraFaktual.id, pada 12 Desember 2025.
Namun hingga berita ini dipublikasikan, H. Faisal Muhlis, belum memberikan penjelasan lanjutan, meski persoalan ini dinilai sensitif dan berpotensi menimbulkan polemik serius.
Diamnya pihak-pihak terkait kian memperpanjang kecurigaan publik bahwa ada fakta yang sengaja ditutup-tutupi. (Asmuni)
