SUMENEP || SF – Proyek Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Tahun Anggaran 2025 di Desa Gunung Kembar, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, kini tak hanya menyisakan tanda tanya soal keberadaan fisiknya.
Sosok bernama H. Imam mendadak muncul sebagai figur sentral dalam proyek yang disebut bernilai sekitar Rp500 juta tersebut.
Nama H. Imam, mencuat setelah Sekretaris Desa Gunung Kembar, secara terbuka menyebut bahwa pengerjaan proyek bukan dilakukan pihak desa, melainkan ditangani langsung oleh seseorang bernama H. Imam.
“Waalaikumsalam, Pak mohon maaf di desa cuma menyediakan tempat. Kalau pekerjaan itu punya Pak Haji Imam yang mengerjakan. Coba sampeyan tanyakan sendiri ke Pak Haji Imam,” ujar Sekdes Gunung Kembar kepada SuaraFaktual.id.
Pernyataan tersebut justru membuka babak baru dugaan misteri proyek TPS3R yang disebut-sebut sudah dianggarkan ratusan juta rupiah, namun hingga kini keberadaan bangunannya belum tampak jelas di lapangan.
Publik kini bertanya-tanya, siapa sebenarnya H. Imam? Apakah ia kontraktor, ketua kelompok penerima program, pihak ketiga pelaksana, atau hanya nama yang dipinjam dalam pelaksanaan proyek? Bahkan muncul dugaan lebih jauh, apakah H. Imam merupakan aktor utama di balik proyek TPS3R yang diduga “ghoib” tersebut?
Yang lebih mengherankan, pemerintah desa terkesan hanya menjadi penonton. Desa mengaku sekadar menyediakan lahan, namun tidak mengetahui secara detail teknis maupun pelaksanaan proyek yang berlangsung di wilayahnya sendiri.
Situasi ini memunculkan kesan adanya proyek yang berjalan minim pengawasan. Padahal, proyek yang bersumber dari uang rakyat semestinya terbuka dan dapat diakses informasinya oleh publik.
Tidak adanya papan informasi proyek, tidak jelasnya pelaksana kegiatan, serta belum terlihatnya progres fisik bangunan membuat dugaan “proyek siluman” semakin sulit ditepis.
“Kalau memang proyek resmi, kenapa masyarakat tidak tahu siapa pelaksananya dan di mana bangunannya? Ini yang membuat publik curiga,” ujar salah satu warga.
Sorotan juga mengarah pada kemungkinan adanya pihak tertentu yang bermain di balik proyek TPS3R tersebut.
Dalam praktik proyek pemerintah, identitas pelaksana dan struktur penerima program biasanya tercatat jelas dalam administrasi.
Namun dalam kasus ini, nama H. Imam muncul tanpa penjelasan legalitas maupun kapasitas yang terang.
Mahmudi, pengamat kebijakan publik, menilai kondisi tersebut berbahaya jika terus dibiarkan tanpa klarifikasi resmi.
“Jangan sampai uang negara menguap tanpa jejak fisik yang jelas. Kalau benar ada anggaran ratusan juta turun, maka publik berhak tahu siapa yang menerima, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana pertanggungjawabannya,” tegas Mahmudi.
Ia juga menilai lemahnya keterbukaan informasi dapat memicu dugaan adanya praktik proyek titipan hingga permainan anggaran yang rawan penyimpangan.
Kini masyarakat menunggu keberanian pihak-pihak terkait untuk membuka fakta sebenarnya. Siapa H. Imam? Di mana lokasi pasti TPS3R itu dibangun? Dan yang paling penting, benarkah uang rakyat sudah dicairkan untuk proyek yang fisiknya belum jelas keberadaannya?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari H. Imam maupun pihak terkait lainnya terkait peran dan keterlibatannya dalam proyek TPS3R Desa Gunung Kembar tersebut. (Asmuni)
