SUMENEP || SF – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, justru menuai kritik, di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Alih-alih meningkatkan kualitas gizi anak, menu yang disajikan SPPG Alif disebut-sebut jauh dari standar gizi seimbang.
Sorotan itu datang dari sejumlah wali murid yang mengaku kecewa dengan kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka.
Pada Jumat (13/2/26), menu MBG terdiri dari nasi putih, telur mata sapi, tahu goreng, dan satu buah salak.
Bagi para orang tua, sajian tersebut dinilai terlalu sederhana dan tidak mencerminkan komitmen serius terhadap pemenuhan nutrisi anak usia sekolah.
“Ini hanya pemenuhan formalitas saja atau bagaimana? Apa memang sengaja asal jadi,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Keluhan tak berhenti pada menu hari itu, sejumlah orang tua mengungkapkan, pada hari-hari sebelumnya kondisi makanan bahkan lebih memprihatinkan.
Buah rambutan disebut sudah busuk, pisang terlalu matang, hingga nasi pecel dengan kuah kacang encer dan sangat sedikit.
Bahkan, ada laporan ditemukannya ulat pada makanan yang dibagikan.
Kondisi tersebut memantik pertanyaan serius tentang pengawasan dan standar mutu.
Jika program ini mengusung embel-embel “bergizi”, mengapa kualitasnya justru dikeluhkan?
Di mana peran tenaga ahli gizi yang seharusnya memastikan kecukupan dan kelayakan konsumsi?
“Sepertinya ahli gizinya tidak bekerja dengan baik,” keluh wali murid lainnya dengan nada kecewa.
Sementara itu, Fawaid, yang disebut sebagai Kepala SPPG Alif, memberikan tanggapan singkat terhadap SuaraFaktual.id, saat dikonfirmasi.
“Mohon ijin mas. Kami untuk pelaporan yang demikian sudah ada yang namanya sagi. Tinggal melaporkan ke 127 BGN mas. Terima kasih,” terangnya singkat.
Publik menilai jawaban tersebut belum menjawab substansi keluhan soal kualitas makanan yang diterima siswa.
Kini pun menanti, apakah MBG benar-benar menjadi solusi peningkatan gizi anak, atau sekadar program seremonial tanpa pengawasan ketat?
Jika keluhan ini benar, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar citra program, melainkan kesehatan generasi masa depan.
Pemerintah daerah dan pengawas dituntut segera turun tangan. Sebab, urusan gizi anak bukan perkara coba-coba. (Asmuni)
