SUMENEP || SF – Air semestinya menjadi denyut kehidupan bagi lahan pertanian. Namun yang terjadi di RT/RW 02/06, Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, justru sebaliknya.
Saluran irigasi berdiri, sementara sawah nyaris tak ada. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) bernilai hampir Rp195 juta itu rusak, kini menuai sorotan tajam warga.
“Ini bagaimana pendampingnya? Sudah tahu Pamolokan minim persawahan, kok tetap dilaksanakan. Kalau rusak seperti ini, siapa yang bertanggung jawab?” ujar R, warga setempat, Senin (5/1).
Kekesalan warga bukan tanpa alasan. Irigasi yang seharusnya mengaliri lahan pertanian justru dibangun di wilayah yang sejak awal dikenal minim sawah produktif.
Ironisnya, belum genap satu tahun rampung, bangunan irigasi tersebut sudah mengalami kerusakan.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mendasar di ruang publik, program tersebut benar-benar untuk petani, atau sekadar proyek fisik yang mengejar serapan anggaran?
Hingga kini, tidak ada langkah tegas dari pendamping maupun pihak terkait.
Semua seolah berjalan normal, meski fungsi dan kebermanfaatan program dipertanyakan.
Bungkamnya para pihak tersebut dinilai warga sebagai bukti lemahnya pengawasan.
“Program ini diduga hanya formalitas dan ajang permainan oknum untuk meraup keuntungan pribadi. Kenapa semua diam?” lanjut R.
Program P3TGAI di lokasi tersebut dikelola oleh Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Pemuda Maju.
Namun alih-alih menghadirkan solusi bagi petani, proyek ini justru memunculkan masalah baru. Mulai dari perencanaan yang dinilai tak berbasis kebutuhan riil hingga pengawasan yang lemah.
R menilai persoalan ini bukan semata kesalahan teknis. Menurutnya, ada problem sistemik yang terus dibiarkan berulang.
Ia bahkan menyoroti peran pendamping program yang dinilai gagal memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, korupsi infrastruktur pedesaan hanya akan makin mengakar,” tegasnya.
Ironisnya, sorotan warga tidak berbanding lurus dengan respons pelaksana. Ketua pelaksana P3TGAI setempat, Adam, hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan sejak Sabtu (2/1) hingga Senin (5/1) belum membuahkan hasil.
Kasus ini menambah daftar panjang proyek infrastruktur desa yang dipertanyakan manfaatnya.
Uang negara mengalir, beton berdiri, namun belum genap setahun sudah rusak. Soal fungsi? Warga memilih menghela napas panjang. (Asmuni)
