SUMENEP || SF – Misteri! kematian pasien berinisial H di Puskesmas Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus bergulir dan kian “memanas”.
Keluarga korban kini mendesak Komisi IV DPRD Sumenep membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk mengusut tuntas peristiwa yang terjadi pada Senin, 24 November 2025 lalu.
Desakan itu disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Taretan Legal Justitia, Zainurrozi, selaku pendamping hukum keluarga korban.
Ia menegaskan, pembentukan tim independen sudah menjadi keharusan lantaran hingga kini belum ada kejelasan terkait hasil investigasi yang disebut-sebut telah dilakukan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep.
“Faktanya sampai hari ini kami belum pernah menerima hasil investigasi tersebut. Katanya sudah ada, tapi tidak pernah dibuka ke publik maupun ke keluarga,” kata Zainurrozi, Rabu, (17/12).
Menurutnya, sikap Dinkes P2KB Sumenep justru terkesan menutup diri dan tidak transparan dalam menangani kasus kematian pasien tersebut.
Ia bahkan menyebut upaya internal yang dilakukan dinas hanya bersifat formalitas.
“Apa pun yang sudah dilakukan dinas itu percuma. Terlihat seperti laporan sampah yang menumpuk di atas meja dan ujung-ujungnya tidak berguna,” sindirnya tajam.
Karena itu, LBH Taretan Legal Justitia menilai Tim Independen Pencari Fakta menjadi jalan paling objektif untuk membuka tabir dugaan kelalaian medis di Puskesmas Bluto.
“Tim independen ini penting agar semua terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Tak hanya berhenti di jalur advokasi, pihak keluarga juga memastikan akan melakukan aksi turun ke jalan. Zainurrozi menyebut sikap diam Dinkes P2KB patut dicurigai.
“Diamnya dinas sama saja dengan melindungi kesalahan bawahannya. Ini mencerminkan sikap tidak profesional. Karena itu, selain mendesak pembentukan tim, kami juga akan melakukan aksi demonstrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Mulyadi menyatakan akan menampung seluruh aspirasi keluarga korban.
Menurutnya, DPRD tetap harus melalui mekanisme dan prosedur kelembagaan.
“Tentu ada proses yang harus dilalui. Sebagai wakil rakyat, kami akan menampung dan memperjuangkan aspirasi ini sesuai kewenangan Komisi IV,” katanya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Sumenep justru telah bersikap tegas. Mulyadi bahkan menyebut kematian pasien H mengarah pada indikasi kelalaian pihak puskesmas.
“Kami di Komisi IV tegas menyatakan bahwa kasus kematian pasien H ini mengarah pada kelalaian,” ucap politisi Partai Demokrat itu.
Komisi IV juga telah memerintahkan Dinkes P2KB Sumenep untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Puskesmas Bluto.
“Kami rekomendasikan evaluasi total,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pasien berinisial H meninggal dunia usai mendapatkan pelayanan medis di Puskesmas Bluto (24/11/25.
Keluarga menduga kematian tersebut dipicu kelalaian petugas, mulai dari dugaan tabung oksigen kosong saat tindakan medis hingga keterlambatan proses rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.
Untuk mencari keadilan, keluarga korban tercatat sudah dua kali melakukan audiensi dengan Dinkes P2KB Sumenep, namun hingga kini, hasil investigasi resmi belum juga diumumkan ke publik. (Asmuni)
