SUMENEP || SF – Suasana di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mendadak menjadi sorotan publik setelah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi, terlihat memasuki gedung institusi penegak hukum tersebut pada Senin (17/11/2025).
Kehadiran pejabat penting itu sontak memunculkan berbagai spekulasi, terutama karena disebut-sebut berkaitan dengan proses permintaan keterangan terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2024, program yang kini tengah disorot efektivitas dan akuntabilitasnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pemanggilan tersebut kemungkinan tidak berdiri sendiri.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Disperkimhub Sumenep, Noer Lisal Anbiya, juga dikabarkan telah dimintai klarifikasi oleh aparat penegak hukum terkait program yang sama.
Namun upaya media untuk menggali informasi langsung justru menemui jalan buntu. Yayak Nurwahyudi memilih irit bicara dan enggan memberikan pernyataan mengenai maksud kedatangannya.
“Berita yang lain saja, Mas,” ujarnya singkat sambil berjalan masuk ke area Kejati Jatim, dikutip.
Sikap tertutup tersebut menimbulkan tanda tanya baru, benarkah kedatangannya berkaitan dengan pemeriksaan BSPS 2024, atau ada agenda lain yang sedang diselidiki pihak kejaksaan?
Hingga kini, Kejati Jatim masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan pemeriksaan maupun materi yang digali penyidik.
Minimnya informasi tersebut memicu berkembangnya berbagai dugaan di tengah masyarakat, terlebih di tengah meningkatnya sorotan terhadap pelaksanaan BSPS 2024 di Kabupaten Sumenep.
Publik berharap proses hukum terkait program tersebut berjalan transparan dan akuntabel.
Perkembangan terbaru terkait pemanggilan pejabat Disperkimhub Sumenep akan terus dipantau untuk memastikan informasi yang tersampaikan tetap akurat dan terpercaya. (Asmuni)
