SUMENEP || SF – Iduladha 2026 di Madura tak lagi sekadar tentang takbir, sapi kurban, dan pembagian daging kepada warga miskin.
Di balik gemuruh ibadah tahunan itu, muncul bisik-bisik yang makin keras terdengar: benarkah bantuan hewan kurban dari negara dan BUMN sedang diarahkan menjadi alat konsolidasi politik?
Sorotan publik kini mengarah pada pola distribusi hewan kurban yang disebut-sebut terpusat di satu titik kekuasaan politik di Madura.
Nama politisi senior PDI Perjuangan, Said Abdullah, ikut terseret dalam percakapan masyarakat setelah beredar informasi bahwa sejumlah bantuan sapi dari BUMN maupun institusi dikumpulkan di kawasan Manding sebelum disalurkan melalui jaringan tertentu.
Yang membuat publik gaduh bukan semata jumlah sapinya.
Tetapi kesan bahwa bantuan publik mulai kehilangan identitas kelembagaannya dan berubah menjadi simbol pengaruh personal.
“Kalau masyarakat lebih mengenal sapi itu dari nama tokoh dibanding nama perusahaan negara pemberinya, maka ada yang salah dalam pola distribusinya,” ujar Wawan, S.E, pengamat sosial-politik di Madura.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang menusuk logika publik, siapa sebenarnya yang sedang berkurban?
Apakah ini murni ibadah sosial?
Apakah BUMN sedang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan?
Atau justru publik sedang menyaksikan bagaimana dana dan fasilitas negara dipoles menjadi investasi loyalitas politik?
Di berbagai wilayah Madura, terutama Sumenep, isu itu berkembang liar. Warga menyebut distribusi hewan kurban tidak bergerak secara netral, melainkan melalui jalur-jalur yang identik dengan struktur politik tertentu, PAC partai, simpul loyalis, hingga jaringan kekuasaan yang selama ini dikenal dekat dengan elite tertentu.
Jika benar demikian, maka yang sedang dibangun bukan hanya kepedulian sosial, tetapi juga persepsi politik.
Dan persepsi adalah kekuasaan paling mahal.
Sebab masyarakat bawah akhirnya tidak lagi memandang bantuan sebagai program negara atau CSR kelembagaan, melainkan sebagai “pemberian tokoh”.
Dalam jangka panjang, pola seperti ini menciptakan ketergantungan psikologis politik, rakyat merasa berutang budi kepada figur, padahal sumber bantuannya berasal dari perusahaan negara dan uang publik.
“Kurban jangan sampai berubah menjadi panggung pencitraan,” tegas Wawan.
Menurutnya, jika bantuan memang berasal dari program CSR BUMN atau institusi negara, maka seluruh mekanisme distribusi wajib dibuka secara transparan kepada publik.
“Harus jelas berapa jumlah hewan kurban, berasal dari perusahaan mana, siapa penerimanya, dan kenapa distribusinya terkonsentrasi pada satu simpul politik tertentu. Kalau tidak transparan, publik akan terus curiga,” ujarnya.
Secara hukum, penggunaan dana publik memang tidak boleh dipelintir untuk kepentingan personal maupun kelompok politik.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara wajib menjunjung asas akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepentingan umum.
Begitu pula dengan program CSR atau TJSL BUMN. Meski sah digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, distribusinya tetap harus menjaga netralitas dan tidak boleh menimbulkan kesan keberpihakan politik.
Namun di lapangan, publik melihat sesuatu yang berbeda.
Bantuan hewan kurban disebut lebih melekat pada figur elite dibanding institusi pemberinya.
Nama tokoh lebih kuat terdengar dibanding nama perusahaan negara. Di titik itulah batas antara sedekah dan operasi citra mulai kabur.
Masyarakat Madura memang dikenal menghormati tradisi berbagi dan gotong royong.
Tetapi penghormatan itu lahir karena kurban dipahami sebagai ibadah yang suci dari transaksi politik.
Karena itu, ketika simbol agama terlalu dekat dengan orbit kekuasaan, publik mulai bertanya, apakah ini pengabdian sosial, atau sedang merawat mesin pengaruh menjelang momentum politik berikutnya?
BUMN pun diingatkan agar tidak terseret terlalu jauh dalam pusaran persepsi politik lokal.
“BUMN milik negara, bukan alat membangun loyalitas elite. Bantuan sosial harus profesional, terbuka, dan tidak boleh terkesan diarahkan untuk memperkuat pengaruh figur tertentu,” tandas Wawan.
Kini publik Madura menunggu satu hal sederhana, kejujuran.
Karena di tengah masyarakat yang semakin kritis, rakyat tak lagi hanya melihat siapa yang memberi bantuan. Mereka mulai membaca motif di balik cara bantuan itu dibagikan. (Asmuni)
