SUMENEP || SF – Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di Desa Gunung Kembar, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, berubah menjadi sorotan tajam.
Proyek pengelolaan sampah yang disebut-sebut menelan anggaran besar itu kini diduga tak jelas realisasinya. Warga mempertanyakan keberadaan fisik bangunan hingga aliran anggaran program tersebut.
Alih-alih menjadi solusi pengurangan sampah berbasis masyarakat, fasilitas TPS3R itu justru disebut “ghoib” oleh warga.
Sebab, hingga kini tidak terlihat aktivitas pengelolaan maupun bangunan yang diyakini sebagai pusat pengolahan sampah dimaksud.
“Tidak tahu ada bantuan itu. Fisiknya juga tidak terlihat, pengelolaannya seperti apa masyarakat juga tidak tahu,” ujar seorang warga berinisial B kepada SuaraFaktual.id, Sabtu (9/5/2026).
Pernyataan warga tersebut memunculkan dugaan kuat adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan program. Masyarakat mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi terbuka terkait pembangunan maupun pengelolaan TPS3R di desa mereka.
Padahal, program TPS3R merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk menekan volume sampah melalui konsep reduce, reuse, recycle dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.
Namun di Desa Gunung Kembar, keberadaan program tersebut dinilai nyaris tanpa jejak. Tidak ada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, sementara informasi mengenai lokasi, pengelola, hingga penggunaan anggaran juga tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.
Kondisi itu memantik kecurigaan. Warga mulai mempertanyakan apakah program benar-benar direalisasikan atau hanya sebatas laporan administratif di atas kertas.
“Kalau memang ada, mana bangunannya? Mana kegiatannya? Jangan sampai anggaran besar tapi masyarakat tidak pernah merasakan manfaatnya,” ungkap warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Desa Gunung Kembar maupun instansi terkait mengenai status pembangunan dan pengelolaan TPS3R tersebut.
SuaraFaktual.id telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Desa Gunung Kembar. Namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Minimnya keterbukaan informasi dinilai semakin memperkuat spekulasi di tengah masyarakat.
Sejumlah pihak mendesak pemerintah desa segera buka suara dan menjelaskan secara transparan terkait realisasi program TPS3R tersebut.
Transparansi dianggap penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan tidak berujung pada proyek “ghoib” yang hanya tercatat di dokumen, tetapi tak pernah terlihat wujudnya di lapangan. (Asmuni)
