DEMAK || SF – Klaim — Klan Ba’alawi yang menyebut Walisongo sebagai bagian dari nasab Ba’alawi dinilai sebagai pemalsuan sejarah yang tidak memiliki dasar ilmiah maupun sumber manuskrip yang sah.
Pernyataan tegas itu disampaikan K.H. Ja’far Shadiq Fauzi, pengasuh Pondok Pesantren, Abu Syamsuddin, Batuampar, Madura, dalam Nadwah (forum ilmiah) ke-1 Majma’ Fuqoha Jawa di Pesantren Al-Mubarak Al-Arba’in, Demak, Sabtu 31 Januari 2026.
Dalam presentasi ilmiahnya, Kiai Ja’far menegaskan bahwa Walisongo adalah tokoh utama penyebaran Islam secara masif di Jawa pada abad ke-15 M, melanjutkan dakwah Islam yang telah masuk ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah, namun masih sangat terbatas dan tidak meluas.
Yang menjadi sorotan tajam, menurut Kiai Ja’far, adalah, klaim sepihak dari keluarga Ba’alawi—yang hari ini dikenal dengan sebutan Habib—yang menyatakan bahwa Walisongo merupakan bagian dari garis keturunan Ba’alawi.
Padahal, berdasarkan manuskrip keluarga dan catatan internal Walisongo sendiri, klaim tersebut tidak pernah ada.
“Manuskrip keluarga Walisongo dengan jelas menyatakan bahwa mereka bukan bagian dari Ba’alawi,” tegasnya di hadapan para ulama dan akademisi.
Sebagai keturunan Walisongo, Kiai Ja’far, menyatakan sikap terbuka dan tegas bahwa Walisongo, tidak memiliki hubungan nasab dengan Klan Ba’alawi.
Ia menyebut klaim tersebut baru muncul pada abad ke-20, tepatnya sejak 1933 M, dan tidak pernah dikenal dalam literatur sejarah sebelumnya.
Menurutnya, orang pertama dari Klan Ba’alawi yang menuliskan klaim tersebut adalah Alwi bin Tahir dalam buku Tarikh Al-Abdil Malik yang ditulis di Bogor pada 1933 M.
Klaim itu kemudian diikuti oleh Ahmad bin Abdullah Al-Saqqaf Ba’alawi dalam Shaltanah Banten al-Islamiyah, serta Salim bin Jandan dalam Rawdat al-Wildan.
“Tiga nama ini bertanggung jawab atas kejahatan sejarah,” kata Kiai Ja’far, tanpa ragu.
Ia juga mempertanyakan validitas klaim silsilah yang disusun secara detail hingga menyebut nama-nama tokoh yang tidak pernah dikenal dalam sumber klasik.
Salah satunya adalah penyebutan Abdullah sebagai putra Abd al-Malik, yang menurut Kiai Ja’far, tidak pernah disebut dalam karya Ali al-Sakran pada abad ke-9 Hijriah, maupun dalam kitab Shams al-Zahira karya Abd al-Rahman al-Mashhur (wafat 1902 M).
“Bagaimana mungkin pada abad ke-14 Hijriah tiba-tiba muncul nama yang tidak dikenal oleh para sejarawan sebelumnya?” ujarnya.
Klaim lain yang menyebut silsilah tersebut berasal dari pohon nasab Sultan Palembang, tahun 1161 H juga dinilai tidak masuk akal.
Menurut Kiai Ja’far, mustahil masyarakat Palembang mengenal tokoh Ba’alawi tertentu, sementara masyarakat Hadhramaut, sendiri tidak pernah mengenalnya.
Ia juga membandingkan praktik ini dengan pola yang terjadi di Hadhramaut, Yaman, di mana sejumlah suku asli dinasabkan secara keliru kepada tokoh-tokoh besar Islam seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Aqil bin Abi Thalib, Abbas, hingga kaum Ansar.
Praktik itu, katanya, justru menimbulkan kebingungan identitas lintas generasi.
Mengutip sejarawan Yaman, Abdullah bin Saleh Al Abu Tal’ah Al-Sharfi, Kiai Ja’far, menyebut bahwa pihak yang memalsukan nasab suatu kaum, kelak justru akan mencemooh mereka dengan mengatakan tidak memiliki silsilah.
Fenomena serupa, menurutnya, juga terjadi di Indonesia.
Ia menyinggung sikap Rabithah Alawiyah yang pada 2020 secara resmi membantah bahwa keturunan Walisongo merupakan bagian dari Ba’alawi—berbanding terbalik dengan klaim yang ditulis dalam buku-buku Ba’alawi sejak 1933.
“Siapa pun yang mengaku sebagai keturunan Walisongo, lalu menerima bahwa dirinya Ba’alawi, sesungguhnya telah merendahkan martabat sejarah leluhurnya sendiri,” pungkasnya. (Asmuni)
